TP3D Sesalkan Penolakan LPJ Bupati Melawi




Cybernews.id - Melawi - Kalbar.

Ketua Tim Pertimbangan dan Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kabupaten  Melawi, M.Hutapiadi sangat menyesalkan penolakan Laporan Pertanggung Jawaban  APBD Tahun 2022 oleh lima fraksi di DPRD Melawi dan dikhawatirkan mengganggu proses percepatan pembangunan di kabupaten Melawi," Hal tersebut diungkapkan nya kepada media, Senin (07/08/2023)



" Terkait kebijakan dan politik anggaran, ada pihak yang dinilai pintar cuci tangan, Proses sudah dijalan sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang ada, semua sudah disepakati tapi bisa berbuntut penolakan LPJ tersebut.


Lanjut Ketua TP3D menyampaikan beberapa hal terkait penolakan ini, memang sangat  disayangkan Partai  besar seperti PDI Perjuangan yng merupakan sebagai mitra koalisi utama dengan posisi wakil bupati, kurun waktu 3 tahun pemerintahan Melawi  akhir akhir ini menunjukan ketidak kompakan, seharusnya PDI Perjuangan dan PAN membangun sinergisitas dalam membangun Melawi dengan slogan Adil, Pantas, Hebat yang berlandaskan Gotong royong serta harmonis dalam keberagaman


Mungkin Bupati kecewa dan merasa dikhianati dalam kezholiman politik, akhir akhir ini Langkah Langkah politik yang dilakukan partai mitra  koalisi mengisyaratkan mencari panggung untuk suksesi rivalitas politik tahun 2024.


"Marilah kita berpikir jernih untuk membangun Kabupaten Melawi  dimana kepentingan masyarakat adalah yang harus dikedepankan bukan kepentingan politik semata,"tegasnya


Hutapiadi kembali menyampaikan, Bupati H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd, harus menghadapi retorika dan dinamika politik yang dimainkan oleh mitra koalisi dan semoga kondisi ini membuatnya menjadi pemimpin yang tangguh dan patut kita apresiasi juga terhadap kebijakan yang diambil oleh Bupati terkait hutang,"paparnya


"Pemda harus memilih hutang untuk percepatan pembangunan, terutama pembangunan insprastruktur yang sekarang ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, apa salahnya berhutang, selama hutang tersebut melalui mekanisne yang benar dan tidak melanggar aturan, terlebih hutang tersebut untuk pembangunan insfrasrtuktur, yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat."ungkapnya.Abd./ mit. 

Previous
« Prev Post