Konferensi Kerja Kabupaten Sintang Ke IV PGRI di SAKE Sabtu 25 Agustus 2018.



Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sintang H. Henri Harahap menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah memutuskan akan memisahkan urusan pendidikan dan kebudayaan.

 “Jadi kedepannya pendidikan dan kebudayaan akan diurus instansi yang berbeda, Bapak Bupati Sintang juga sangat memperhatikan dunia pendidikan karena Ibu beliau juga seorang guru, Soal politik menurut kami tidak tabu untuk dibicarakan, Tetapi tetap pada batasan yang wajar, Kami berharap guru yang ada di tengah masyarakat bisa menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat misalnya himbauan untuk tidak membakar lahan dan hutan, Mari kita berdoa bersama supaya ada hujan dan bencana asap tidak melanda daerah kita, Kerugian ekonomi akibat asap sangat besar bagi bangsa Indonesia, Mohon dibahas persoalan tunjangan kesejahteraan pegawai guru SMA dan SMK yang kurang lancar sejak ditangani oleh pemerintah provinsi, Dulu waktu ditangani di kabupaten tunjangan mereka lancar saja, Keselamatan guru saat menjalankan tugas  juga harus dipikirkan” terang Henri Harahap


“saya berpesan agar PGRI Sintang semakin kuat dan baik strukturnya, memberikan dampak yang baik kepada anggota, anak didik dan dunia pendidikan di Sintang. Saya juga mengingatkan agar PGRI Sintang terus menjalin komunikasi dengan Pemkab Sintang untuk bersama-sama membangun pendidikan di Kabupaten Sintang ini” tambah Henri Harahap.

Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat H. Samion AR menyampaikan bahwa Konkerkab  Sintang merupakan Konkerkab yang ke 9 yang dilaksanakan di Kalbar ini. Selanjutnya di Kapuas hulu, Melawi dan Sekadau. 

“Jadi kami akan berusaha hadir untuk memberikan dukungan. Konkerkab ini rapat tertinggi karena banyak keputusan penting yang harus diputuskan termasuk pertanggungjawaban keuangan jika ada. PGRI landak yang paling baik selama ini, kemudian mampu diikuti oleh PGRI di enam Kabupaten lain. Mereka disiplin hal iuran. Maka saya minta iuran perbulan sepuluh ribu itu di disiplin kan. Supaya organisasi bisa bergerak mulai dari kecamatan sampai provinsi. Ada kabupaten di Kalbar yang iuran nya sudah 20 ribu per bulan” terang H. Samion AR.


Ketua PGRI Kabupaten Sintang Usman Adi menyampaikan banyak masalah yang harus dibicarakan dalam konkerkab ini seperti kekurangan guru, perlindungan hukum terhadap guru, dan penempatan guru yang kadang tidak sesuai.

 “Untuk itu, Konkerkab ini diharapkan mampu menjawab berbagai masalah yang guru hadapi saat ini di kabupaten Sintang” terang Usman Adi Yusuf Ketua Panitia Konkerkab menyampaikan bahwa konferensi kerja dihadiri pengurus cabang PGRI dari 13 kecamatan, perwakilan guru Honorer dari 13 kecamatan dan pengurus PGRI Kabupaten Sintang.

  “Sebenarnya kami mengundang Sekretaris Jenderal PGRI Pusat tetapi pesawat yang mereka tumpangi tidak bisa mendarat di Pontianak karena kabut asap dan harus kembali lagi ke Jakarta. Mari kita melakukan konferensi untuk meningkatkan organisasi kita sesuai dengan tema yakni membangkitkan kesadaran kolektif PGRI dalam meningkatkan disiplin dan etos kerja untuk mutu pendidikan. Selama konkerkab kita akan membahas enam hal yang akan kita bahas untuk masa depan organisasi kita dan kita sebagai guru” terang Yusuf.// hum,mora

Previous
« Prev Post