Cybernews.id - Melawi - Kalbar
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Melawi, Penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan kebijakan umum Anggaran (KUA) dan prioritas plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD, 2026.Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Melawi Matius Rindau, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Melawi Marwan, dengan dihadiri jajaran forkopimda, Anggota DPRD,Sekretariat Daerah,serta perwakilan dari setiap OPD di Kabupaten Melawi." diruang rapat utama DPRD Melawi." Senin 25/8/2025.
Bupati Melawi, H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd, yang di Wakili Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Drs.Paulus, menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Melawi, terhadap rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD 2026.
Dalam menyampaikan jawaban pemerintah, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Drs.Paulus, sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Fraksi fraksi DPRD Melawi baik itu Fraksi PAN, Fraksi PDI Perjuangan , Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gabungan Gerindra dan PKS, serta Fraksi gabungan PPP dan PKB," yang telah melakukan rangkaian pembahasan, serta memberikan usul saran demi kesempurnaan Rancangan Perubahan APBD 2025 dan Rancangan KUA-PPAS 2026.
Bupati/Sekda juga mengapresiasi
Apresiasi atas dukungan saran komentar yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Melawi terhadap materi rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada agenda rapat paripurna hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 yang lalu." Jelasnya.
Sekda katakan, kami dari pihak eksekutif berusaha menanggapi dan menjawab seluruh Pandangan Umum
yang disampaikan oleh fraksi-fraksi secara lengkap dan menyeluruh namun mengingat banyaknya pertanyaan apresiasi dukungan saran dan komentar yang disampaikan tanpa mengurangi esensi jawaban eksekutif perkenankan kami menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis, sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis yang memerlukan klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut kami mengharapkan dapat di bahas secara bersama pada agenda rapat pembahasan selanjutnya.
Sekda Melawi Drs. paulus menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Melawi terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Melawi tahun 2026.
"Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional(PAN)
Mengenai target pendapatan asli Daerah atau anggaran 2026 dapat kami jelaskan bahwa dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Melawi,melalui badan pendapatan Daerah, setelah melakukan ekstensifikasi pajak dengan instrumen updating data sosialisasi, dan kita bersama Pemerintah provinsi Kalimantan Barat, kemudahan perpajakan dan membentuk tim optimalisasi pajak dan retribusi Daerah. sedangkan untuk ekstensifikasi yang kami lakukan adalah dengan menggali potensi yang belum dipungut seperti pajak penerangan jalan Non PLN kemudian dalam hal transparansi penerimaan pendapatan asli daerah yang telah kami lakukan adalah dengan melakukan penginputan data penerimaan melalui sistem informasi pemerintah daerah, sedangkan untuk optimalisasi pemungutan dengan pemanfaatan teknologi informasi setelah kami lakukan dengan menjalin kerjasama dengan PT Bank Kalbar, dan hal penyediaan alat rekam pajak dan pembayaran secara online.
Terkait belanja produktif tetap menjadi prioritas pemerintah dan melalui hal ini dapat terlihat dari komitmen Pemerintah terhadap alokasi belanja pada bidang pendidikan kesehatan dan infrastruktur."jelasnya.
Sekda karakan,terkait pemuatan ekonomi kerakyatan khususnya di sektor pertanian dan perkebunan serta mengenai UMKM dan koperasi sebagai salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat hal ini menjadi dorongan penting bagi kami untuk terus mendorong, pemberdayaan petani perkebunan serta pelaku koperasi agar lebih mandiri produktif dan berdaya. pemerintah berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi pasar serta pembiayaan bagi sektor-sektor tersebut kami percaya bahwa pembuatan ekonomi berbasis rakyat merupakan pondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata bagi Kabupaten Melawi."ungkapnya.
Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai demokrasi Indonesia perjuangan, Sekda Melawi Drs Paulus, Mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan Fraksi Partai demokrasi Indonesia perjuangan mengenai target penerimaan pendapatan asli daerah, Pemerintah daerah akan terus meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan yang belum dikelola melakukan langkah-langkah dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah serta memperkuat faktor pendukung optimalisasi pendapatan asli daerah berupa regulasi komitmen konsistensi infrastruktur yang berbasis teknologi informasi kami juga berharap mendapatkan dukungan dan komitmen dari DPRD Kabupaten Melawi.
" kami mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi PDI perjuangan terkait dengan penertiban terhadap Izin mendirikan bangunan atau yang sekarang berubah menjadi persetujuan bangunan gedung atau (PBG) dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021." PP ini mengatur penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengajuan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui sistem elektronik nasional bernama Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Abd.
